SETELAH menimbang-nimbang, akhirnya pemerintah membuang opsi besaran silinder mesin (cylinder capacity/cc) kendaraan dalam kebijakan pelarangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Dia menyatakan pelarangan berdasarkan kapasitas mesin akan menimbulkan polemik dan konflik di lapangan. Dia memberikan contoh, dampak yang akan timbul terjadinya antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Masa, mengisi BBM harus melihat mesin," terangnya.
Jero memaparkan kementeriannya tengah menggodok opsi pembatasan BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini belum ditemukan mekanisme yang paling tepat. Tujuan pembatasan itu, lanjutnya, untuk memenuhi kuota 40 juta kiloliter (kl) per tahun.
Menurut dia, tanpa pembatasan, volume BBM subsidi akan membengkak hingga 47 juta kl. "Pasalnya setiap tahun kita tambah mobil 800 ribu dan motor 7 juta. Terus motor dan mobil lama hidup dan masih dipakai."
Jero memastikan pembatasan itu nanti akan dituangkan dalam keputusan menteri dan keputusan presiden. Menurut rencana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan aturan itu pada akhir bulan ini.
"Pada Mei 2012 nanti (peraturan) sudah berjalan. Tetapi itu untuk kami dulu, seperti kendaraan BUMN dan BUMD. Untuk masyarakat dikasih waktu 60 hari sejak peraturan turun," paparnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menyatakan aturan pembatas itu mengikat mobil-mobil dinas milik negara dan daerah. Adapun mobil pribadi menyesuaikan diri dengan peraturan itu pada Juli (Media Indonesia, 17/4).
Ketika ditanya apakah larangan untuk kendaraan pemerintah itu tidak akan menambah anggaran negara, Jero mengatakan, "Anggaran tetap, harus pakai pertamax, tapi tidak boleh pergi jauh-jauh, itu hemat namanya."
Konversi ke BBG
Pada bagian lain, pengamat energi Kurtubi menyatakan sebaiknya pemerintah fokus dengan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Alasannya, harga BBG tanpa disubsidi lebih murah daripada harga BBM subsidi. Selain itu, BBG lebih ramah lingkungan.
"Indonesia juga memiliki cadangan gas terbukti lima kali lipatnya daripada minyak. Belum lagi kita memiliki shale gas dan metana batu bara," ujarnya dalam diskusi di Rumah Perubahan di Jakarta, kemarin.
Sebagai informasi, cadangan terbukti minyak Indonesia hanya 3,9 miliar barel atau setara 12 tahun tanpa eksplorasi. Adapun cadangan terbukti gas mencapai 107 triliun standar kaki kubik atau setara 40 tahun tanpa eksplorasi.
Dia menyarankan pemerintah agar tidak menggiring rakyat untuk membeli dengan harga pasar BBM. Jika itu yang terjadi, berarti pemerintah melanggar konstitusi. "Karena harga pasar untuk BBM melanggar konstitusi," tukasnya.
Menurut Kurtubi, orang kaya secara etika memang tidak boleh membeli BBM bersubsidi, tetapi secara ekonomi hal itu wajar-wajar saja. (Mrc/*/X-5)
Dia menyatakan pelarangan berdasarkan kapasitas mesin akan menimbulkan polemik dan konflik di lapangan. Dia memberikan contoh, dampak yang akan timbul terjadinya antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Masa, mengisi BBM harus melihat mesin," terangnya.
Jero memaparkan kementeriannya tengah menggodok opsi pembatasan BBM bersubsidi. Namun, hingga saat ini belum ditemukan mekanisme yang paling tepat. Tujuan pembatasan itu, lanjutnya, untuk memenuhi kuota 40 juta kiloliter (kl) per tahun.
Menurut dia, tanpa pembatasan, volume BBM subsidi akan membengkak hingga 47 juta kl. "Pasalnya setiap tahun kita tambah mobil 800 ribu dan motor 7 juta. Terus motor dan mobil lama hidup dan masih dipakai."
Jero memastikan pembatasan itu nanti akan dituangkan dalam keputusan menteri dan keputusan presiden. Menurut rencana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan aturan itu pada akhir bulan ini.
"Pada Mei 2012 nanti (peraturan) sudah berjalan. Tetapi itu untuk kami dulu, seperti kendaraan BUMN dan BUMD. Untuk masyarakat dikasih waktu 60 hari sejak peraturan turun," paparnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menyatakan aturan pembatas itu mengikat mobil-mobil dinas milik negara dan daerah. Adapun mobil pribadi menyesuaikan diri dengan peraturan itu pada Juli (Media Indonesia, 17/4).
Ketika ditanya apakah larangan untuk kendaraan pemerintah itu tidak akan menambah anggaran negara, Jero mengatakan, "Anggaran tetap, harus pakai pertamax, tapi tidak boleh pergi jauh-jauh, itu hemat namanya."
Konversi ke BBG
Pada bagian lain, pengamat energi Kurtubi menyatakan sebaiknya pemerintah fokus dengan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Alasannya, harga BBG tanpa disubsidi lebih murah daripada harga BBM subsidi. Selain itu, BBG lebih ramah lingkungan.
"Indonesia juga memiliki cadangan gas terbukti lima kali lipatnya daripada minyak. Belum lagi kita memiliki shale gas dan metana batu bara," ujarnya dalam diskusi di Rumah Perubahan di Jakarta, kemarin.
Sebagai informasi, cadangan terbukti minyak Indonesia hanya 3,9 miliar barel atau setara 12 tahun tanpa eksplorasi. Adapun cadangan terbukti gas mencapai 107 triliun standar kaki kubik atau setara 40 tahun tanpa eksplorasi.
Dia menyarankan pemerintah agar tidak menggiring rakyat untuk membeli dengan harga pasar BBM. Jika itu yang terjadi, berarti pemerintah melanggar konstitusi. "Karena harga pasar untuk BBM melanggar konstitusi," tukasnya.
Menurut Kurtubi, orang kaya secara etika memang tidak boleh membeli BBM bersubsidi, tetapi secara ekonomi hal itu wajar-wajar saja. (Mrc/*/X-5)
0 komentar:
Posting Komentar
assalamualaikum